DENPASAR – Bali kembali menjadi ruang strategis bagi lahirnya berbagai gagasan kebangsaan. Dalam serangkaian agenda diskusi, kunjungan kelembagaan, dan pertemuan lintas profesi yang berlangsung pada 15–16 Juni 2026, Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Firman Jaya Daeli, menegaskan pentingnya membangun peradaban Indonesia melalui penguatan pendidikan, kebudayaan, hukum, sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
Salah satu agenda utama adalah pertemuan dan diskusi bersama Wayan Koster di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat namun penuh substansi tersebut membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan daerah, peningkatan kualitas masyarakat, serta penguatan identitas kebudayaan sebagai fondasi kemajuan bangsa.
Menurut Firman Jaya Daeli, kepemimpinan Wayan Koster menunjukkan konsistensi dalam membangun Bali melalui visi yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan nilai-nilai budaya, serta kemandirian daerah yang kompetitif di tengah dinamika global.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan suatu daerah membangun karakter, budaya, dan kualitas manusianya. Di sinilah peradaban dibangun,” ujar Firman.
Sebelumnya, Firman juga melakukan pertemuan strategis dengan Setiawan Budi Cahyono di Kantor Kejaksaan Tinggi Bali. Diskusi tersebut berfokus pada penguatan konstitusionalitas, kapasitas kelembagaan penegak hukum, serta peran strategis institusi kejaksaan dalam menjaga kepastian hukum sebagai fondasi pembangunan nasional.
Firman menilai bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sinergi antara kepemimpinan pemerintahan dan lembaga penegak hukum. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan tata kelola yang kuat, kepastian hukum yang terjaga, serta institusi negara yang mampu bekerja secara profesional dan berintegritas.
Sebagai tokoh yang pernah terlibat dalam perumusan berbagai regulasi strategis nasional, mulai dari Undang-Undang Kejaksaan, Kepolisian, Kehakiman, Pertahanan Negara, Pemerintahan Daerah hingga KPK, Firman menegaskan bahwa pembangunan peradaban bangsa harus bertumpu pada penguatan institusi dan kualitas manusia.
“Peradaban yang maju lahir dari kepemimpinan yang visioner, institusi yang kuat, hukum yang berkeadilan, pendidikan yang berkualitas, dan kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat,” tegasnya.
Selain agenda pemerintahan dan penegakan hukum, kunjungan Firman di Bali juga diisi dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, sosial, kebudayaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Ia berdialog dengan berbagai kalangan akademisi, profesional, tokoh masyarakat, dan aktivis yang memiliki perhatian terhadap masa depan Indonesia.
Dalam rangkaian kunjungannya, Firman juga menyempatkan diri berkunjung ke Universitas Udayana, khususnya lingkungan Pascasarjana Universitas Udayana di Denpasar. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat jejaring pemikiran dan kolaborasi antara dunia akademik dengan berbagai sektor pembangunan.
Bagi Firman, Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi pariwisata dunia, tetapi juga memiliki modal sosial, budaya, dan intelektual yang besar untuk menjadi salah satu pusat lahirnya gagasan-gagasan kebangsaan.
“Bali mengajarkan bahwa kemajuan dapat berjalan beriringan dengan kebudayaan, hukum, pendidikan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dari Bali, kita dapat membangun inspirasi besar untuk memperkuat peradaban Indonesia yang maju, berkeadilan, dan bermartabat,” ungkapnya.
Rangkaian pertemuan dan diskusi tersebut menjadi refleksi bahwa pembangunan Indonesia ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga harus memperkuat fondasi peradaban melalui pendidikan, budaya, hukum, dan kualitas sumber daya manusia. Dari Bali, semangat membangun Indonesia yang berkeadaban kembali ditegaskan sebagai agenda bersama menuju masa depan bangsa yang lebih kuat dan berdaya saing.
